Bupati Kabupaten Siak, Afni Z, mendorong para perusahaan yang beroperasi di wilayahnya untuk lebih peduli terhadap kondisi infrastruktur jalan, di samping fokus pada kegiatan bisnis. Seruan ini disampaikan menyusul banyaknya ruas jalan strategis, seperti Simpang Minas-Tualang, yang cepat rusak akibat intensitas tinggi kendaraan berat milik perusahaan. Bupati menegaskan bahwa tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) harus sejalan dengan kontribusi nyata bagi masyarakat, terutama dalam menjaga infrastruktur yang menjadi urat nadi penghubung.
PROVINSIRIAU.com | Siak, 16 September 2025 – Bupati Siak Afni Zulkifli mengingatkan seluruh perusahaan yang beroperasi di wilayahnya agar tidak hanya mengejar keuntungan bisnis semata, tetapi juga ikut bertanggung jawab dalam pemeliharaan infrastruktur jalan yang setiap hari dilalui kendaraan operasional mereka.
Menurutnya, keberadaan perusahaan di suatu daerah harus sejalan dengan komitmen sosial kepada masyarakat. “Perusahaan harus ikut bertanggung jawab dalam pemeliharaan jalan, karena kendaraan mereka juga yang melewati jalur tersebut setiap hari,” tegas Bupati Afni, Senin (15/9/2025).
Afni menyoroti ruas jalan Simpang Minas-Tualang sebagai contoh jalur strategis yang sering mengalami kerusakan parah akibat aktivitas kendaraan industri. Ia berharap kejadian di Minas dapat menjadi pelajaran berharga bagi perusahaan untuk lebih memperhatikan dampak operasionalnya terhadap infrastruktur.
Perhatian perusahaan, lanjutnya, dapat diwujudkan melalui berbagai cara. Mulai dari menjaga tonase kendaraan sesuai aturan, melakukan perbaikan jalan berkala, hingga berpartisipasi dalam program Corporate Social Responsibility (CSR) yang difokuskan pada perbaikan infrastruktur.
“Jangan hanya mengandalkan pemerintah. Kalau perusahaan bisa menyisihkan sedikit dari hasil operasinya untuk perbaikan jalan, masyarakat juga yang merasakan manfaatnya,” ungkapnya. Tidak hanya itu, Bupati juga mengungkapkan masih maraknya penggunaan plat kendaraan tidak sesuai aturan oleh sejumlah perusahaan. Hal ini, menurutnya, merugikan daerah secara finansial.
“Pak Gubernur juga sudah mengimbau, kalau plat BM tentu kendaraan tersebut membayar pajaknya ke daerah kita. Jadi, angkutan perusahaan yang menggunakan plat luar berarti bayar pajak ke provinsi lain. Jika sesuai aturan, mobil angkutan yang lalu lalang di daerah kita bisa membantu pendapatan daerah yang dapat dialokasikan untuk perbaikan jalan,” paparnya.
Afni Z meyakini, jika kolaborasi antara pemerintah, perusahaan, dan masyarakat berjalan dengan baik, maka akan tercipta hubungan harmonis yang saling menguntungkan. Keberadaan perusahaan tidak hanya harus memberikan dampak ekonomi, tetapi juga sosial yang nyata bagi masyarakat. “Kalau kita bergandengan tangan, tentu masalah jalan rusak ini bisa lebih cepat diselesaikan. Pemerintah, perusahaan, dan masyarakat harus sama-sama menjaga,” pungkas Bupati.
Dengan demikian, pemimpin Siak ini menekankan bahwa kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat adalah kunci untuk mengatasi masalah infrastruktur sekaligus menciptakan pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif di Kabupaten Siak.