Gubernur Riau Panggil Perusahaan, Minta Tanggung Jawab Atas Kerusakan Jalan Simpang Minas-Tualang

Pemerintah Provinsi Riau menyoroti kerusakan parah di ruas jalan Simpang Minas-Tualang sepanjang 3,8 kilometer. Gubernur Riau, Abdul Wahid, mengambil langkah tegas dengan memanggil perusahaan-perusahaan yang beroperasi di kawasan tersebut untuk dimintai pertanggungjawaban atas pemeliharaan infrastruktur vital ini. Langkah ini didukung penuh oleh Bupati Siak, Afni Z, yang menegaskan bahwa kepedulian korporat sangat dibutuhkan di luar tanggung jawab pemerintah.

PROVINSIRIAU.com | Siak, 18 September 2025 Infrastruktur jalan di Ruas Simpang Minas-Tualang, Siak, yang rusak parah sepanjang 3,8 kilometer mendorong intervensi serius dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau. Gubernur Riau, Abdul Wahid, menegaskan akan segera memanggil seluruh perusahaan yang beraktivitas di sekitar jalur tersebut untuk dimintai komitmen dalam menjaga kelayakan jalan.

Kebijakan tegas Gubri ini langsung mendapat apresiasi dan dukungan dari Pemerintah Kabupaten Siak. Bupati Siak, Afni Z, menyepakati langkah tersebut sebagai upaya untuk menyadarkan perusahaan akan tanggung jawabnya terhadap infrastruktur yang mereka gunakan untuk operasional sehari-hari.

“Saya sepakat dengan langkah Pak Gubernur untuk memanggil pihak perusahaan yang beroperasi di sini. Dengan begitu perusahaan bisa sadar terkait tanggung jawabnya,” kata Bupati Afni Z, di Siak, Selasa (16/09/2025).

Afni Z menambahkan bahwa kepedulian perusahaan dapat diwujudkan melalui berbagai cara, mulai dari menjaga tonase kendaraan agar tidak melampaui aturan hingga ikut berpartisipasi dalam program Corporate Social Responsibility (CSR) yang difokuskan pada perbaikan infrastruktur. “Jangan hanya mengandalkan pemerintah. Kalau perusahaan bisa menyisihkan sedikit dari hasil operasinya untuk perbaikan jalan, masyarakat juga yang merasakan manfaatnya,” tegasnya.

Gubernur Abdul Wahid menekankan bahwa jalur Simpang Minas-Tualang merupakan akses vital bagi masyarakat dan aktivitas industri. Ia juga menyoroti maraknya kendaraan berplat luar daerah yang melintas di ruas tersebut. Keberadaan kendaraan ini, menurutnya, merugikan daerah karena tidak memberikan kontribusi pajak, sementara dampak kerusakan infrastruktur harus ditanggung Riau.

“Ya, kalau jalan rusak tapi dia bayar pajak di sini enggak ada persoalan sebenarnya. Tetapi, dengan menggunakan plat luar tandanya mereka tidak membayar pajak ke Riau,” jelas Gubri. Untuk itu, dalam waktu dekat pihaknya akan menggelar pertemuan dengan para perusahaan pengguna jalan. Pertemuan ini bertujuan untuk menertibkan operasional sekaligus memastikan mereka ikut berkontribusi dalam pemeliharaan jalan.

Gubri juga memperingatkan soal bahaya operasional kendaraan overload, bukan hanya merusak jalan tetapi juga membahayakan keselamatan pengemudi dan merugikan perusahaan itu sendiri. Ia menuturkan, Pemprov dan Pemkab tidak bisa bekerja sendiri tanpa komitmen bersama dari seluruh pihak. “Silakan pengusaha cari uang di sini, silakan semua beraktivitas, tetapi kita minta sesuailah dengan aturan. Makanya sama-sama kita jaga jalan ini,” tutupnya.

Upaya kolaboratif antara pemerintah dan dunia usaha dinilai kunci untuk mengatasi masalah kerusakan jalan ini, menekankan bahwa pembangunan ekonomi harus beriringan dengan tanggung jawab sosial dan kepatuhan pada aturan untuk kemaslahatan bersama.