Gubri: MIGAS Riau Manfaatnya Harus Menjalar ke Seluruh Lapisan Masyarakat

Gubernur Riau (Gubri) Abdul Wahid mendesak perusahaan minyak dan gas (migas) yang beroperasi di Bumi Lancang Kuning untuk lebih membuka diri melibatkan tenaga kerja dan mitra lokal. Komitmen ini dinilai krusial agar denyut pertumbuhan ekonomi dari sektor strategis tersebut benar-benar bisa dirasakan langsung oleh masyarakat, bukan sekadar menjadi angka statistik belaka.

PROVINSIRIAU.com | Pekanbaru, 30 September 2025 – Gubernur Riau (Gubri) Abdul Wahid menegaskan, perusahaan minyak dan gas (migas) yang beroperasi di Riau harus membuka ruang partisipasi yang lebih luas bagi tenaga kerja dan mitra lokal. Hal ini disampaikannya usai menghadiri Sosialisasi Satgas Kelancaran Operasional Migas di Balai Serindit, Selasa (30/9/2025).

Menurut Wahid, sektor migas merupakan penyokong utama perekonomian Riau. Namun, manfaatnya harus menjalar ke seluruh lapisan masyarakat. “Saya meminta pertumbuhan ekonomi di Riau juga disumbangkan oleh sektor migas. Supaya ada efeknya terhadap ekosistem, tata kelola migas harus melibatkan tenaga kerja lokal dan mitra lokal,” tegasnya.

Dengan melibatkan putra daerah, bukan hanya nilai tambah ekonomi yang didapat, tetapi juga kemampuan dan kualitas sumber daya manusia (SDM) Riau akan terdongkrak. “Dengan begitu, mereka bisa menambah value dalam sistem ekonomi di Riau, baik dari sisi tenaga kerja maupun pertumbuhan ekonominya,” ujar Wahid.

Ia menekankan, pembangunan ekonomi Riau tidak boleh hanya berfokus pada hasil akhir, tetapi juga pada seluruh prosesnya. “Saya ingin perkembangan ekonomi di Riau ini bukan hanya dari hasil minyaknya saja, tapi bagaimana proses mendapatkan hasil minyak itu juga bisa jadi salah satu hal untuk meningkatkan ekonomi di Riau,” lanjutnya.

Sebagai bentuk komitmen nyata, Gubri juga mewajibkan semua perusahaan migas memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yang berdomisili di Riau. Kebijakan ini strategis untuk memastikan kontribusi perpajakan mereka bisa disetor dan dirasakan langsung oleh Pemerintah Daerah (Pemda). “Kita ingin perusahaan migas mempunyai tempatnya sendiri di Riau. Mereka harus punya NPWP Riau agar ada pajak badan yang bisa diambil,” jelasnya.

Di sisi lain, ia meminta perusahaan lebih mengutamakan tenaga kerja lokal. “Selain itu, tenaga kerja juga harus didominasi dari lokal, bukan kebanyakan dari luar kota,” tandas Wahid.

Di akhir pernyataannya, Gubernur Abdul Wahid mengingatkan pentingnya tata kelola sumber daya alam (SDA) yang bertanggung jawab. Ia memperingatkan bahwa kekayaan alam yang melimpah, jika tidak dikelola dengan baik dan adil, justru berpotensi memicu masalah sosial. “Kalau kekayaan alam tidak dikelola dengan baik, itu bukan membawa berkah, tapi malah bisa jadi bencana,” pungkasnya.

Ia menyoroti potensi kesenjangan yang selama ini mengintai. “Kita akan melihat ada disparitas antara sumber daya yang melimpah namun ada banyak penduduk miskin. Ini bisa memicu gejolak kesenjangan sosial,” tutup Gubri, menekankan urgensi pemerataan manfaat dari industri migas bagi kesejahteraan masyarakat Riau.