Langkah Tegas Gubernur Riau Abdul Wahid, Riau Tanggap Darurat Karhutla

Gubernur Riau, Abdul Wahid, resmi menetapkan status tanggap darurat kebakaran hutan dan lahan (karhutla) mulai 22 Juli 2025. Langkah ini diambil setelah pemantauan intensif menunjukkan peningkatan signifikan titik panas (hotspot) dan perluasan lahan terbakar, terutama di Kabupaten Rokan Hilir dan Rokan Hulu. Gubernur menegaskan, kedua wilayah tersebut menjadi fokus penanganan darurat mengingat catatan karhutla tahunan yang kerap berulang.

PEKANBARU, 23 Juli 2025 – Pemerintah Provinsi Riau mengeluarkan status tanggap darurat kebakaran hutan dan lahan (karhutla) menyusul meluasnya titik panas dan lahan terbakar dalam sepekan terakhir. Keputusan ini dikeluarkan langsung oleh Gubernur Riau, Abdul Wahid, setelah berkoordinasi dengan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), Hanif Faisol Nurofiq, serta Kepala BNPB, Letjen TNI Suharyanto.

“Kami telah menetapkan Status Siaga Darurat sejak 27 Maret hingga 30 November 2025. Namun, mulai 22 Juli, kami tingkatkan menjadi Status Tanggap Darurat,” tegas Abdul Wahid dalam konferensi pers di Pekanbaru, Selasa (22/7/2025). Kabupaten Rokan Hilir dan Rokan Hulu ditetapkan sebagai prioritas penanganan karhutla tahun ini. Kedua wilayah tersebut mencatat jumlah titik api terbanyak dan kerap menjadi episentrum kebakaran lahan.

Gubernur Riau, Abdul Wahid menginstruksikan kepada seluruh bupati/wali kota di Riau untuk meningkatkan pengawasan ketat di tingkat tapak, terutama terhadap praktik pembakaran lahan yang menjadi pemicu utama karhutla. “Pembakaran lahan sekecil apa pun berpotensi memicu kebakaran luas yang tak terkendali. Saya minta kepala daerah aktif mengedukasi dan mengawasi masyarakat,” tegasnya.

Selain itu, upaya penanganan darurat akan diperkuat dengan; Monitoring hotspot via satelit untuk deteksi dini kebakaran, Ground checking intensif oleh tim gabungan TNI, Polri, BPBD dan Manggala Agni serta Koordinasi lintas kementerian/lembaga untuk optimalisasi sumber daya.

Abdul Wahid menekankan pentingnya kolaborasi semua pihak, termasuk TNI, Polri, dan relawan, untuk memitigasi dampak karhutla. “Kami tidak ingin kejadian tahun-tahun sebelumnya terulang. Semua pihak harus bergerak cepat,” ujarnya.