GUBRI Serukan Ketenangan, Unjuk Rasa Kondusif

Aksi unjuk rasa Ribuan mahasiswa di depan Gedung DPRD Provinsi Riau, Senin (1/9/2025), berlangsung lancar dan tertib. Suasana kondusif ini tidak lepas dari seruan bersama para pemuka agama dan pemerintah daerah yang sejak awal mengingatkan agar aspirasi disampaikan dengan santun, menjauhi anarkisme, dan menjunjung tinggi budaya Melayu yang menjadikan kesantunan sebagai harga diri.

PROVINSIRIAU.com | Pekanbaru, 1 September 2025 – Aksi yang digelar di Jalan Jenderal Sudirman, Tengkerang Selatan, Kota Pekanbaru itu menyuarakan tujuh tuntutan. Tuntutan utama adalah pembebasan mahasiswa Universitas Riau (UNRI), Khariq Anhar, yang ditangkap dalam aksi di Jakarta pada periode 25 Agustus hingga 1 September 2025. Selain itu, massa juga menuntut pencopotan Kapolri, pengusutan tuntas tindakan represif aparat, penghapusan tunjangan anggota DPR, serta pengesahan RUU Perampasan Aset.

Suasana damai aksi ini merupakan cermin dari pesan yang digaungkan oleh sejumlah tokoh kunci Riau sebelumnya. Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Provinsi Riau, KH Abdurrahman Qoharuddin, menekankan pentingnya menjaga ucapan dan tindakan di lapangan. Dari Gedung Balai Daerah Serindit, ia mengingatkan bahwa kata-kata kasar bisa menjadi pemicu yang memperkeruh suasana.

“Kami dari lintas agama selalu menyampaikan kepada masyarakat untuk tetap tenang. Karena apa yang disampaikan oleh tokoh agama itu insyaallah cukup didengar bagi umatnya,” jelasnya. Ia juga menegaskan bahwa komunikasi menjadi kunci untuk menyelesaikan berbagai persoalan yang muncul, sambil mengingatkan jati diri Riau sebagai daerah yang menjunjung tinggi budaya Melayu yang santun.

Pesan serupa disampaikan oleh Gubernur Riau, Abdul Wahid. Ia menegaskan bahwa unjuk rasa adalah hak konstitusional warga negara yang dijamin undang-undang. Namun, ia memberikan catatan penting bahwa aksi tersebut tidak boleh melampaui batas hingga menjadi anarkis.

“Sikap pemerintah telah terbuka soal unjuk rasa, tapi yang menjadi masalahnya ketika sudah anarkis dan sifatnya juga tidak terkendali dan tidak dikontrol,” ungkap Gubernur Abdul Wahid. Ia menilai bahwa keamanan dan ketentraman masyarakat adalah kunci pembangunan. “Karena kunci dari pembangunan dan kemajuan adalah keamanan. Kalau rasa tentram terganggu aktivitas ekonomi juga terhalangi,” pungkasnya.

Aksi ini pun ditutup dengan ending yang positif. Perwakilan mahasiswa diterima secara baik oleh Ketua DPRD Provinsi Riau, Kaderismanto, dan Kapolresta Pekanbaru Kombes Pol Jeki Rahmat Mustika. Kaderismanto bersedia menandatangani dan meneruskan semua tuntutan tersebut kepada otoritas yang lebih tinggi, yakni DPR RI.

Kapolresta Pekanbaru, Kombes Pol Jeki Rahmat Mustika, mengapresiasi kedewasaan para pengunjuk rasa. “Kami mengapresiasi adik-adik mahasiswa yang menyampaikan aspirasinya secara tertib dan damai. Kami juga mengajak adik-adik mahasiswa di Riau untuk terus menciptakan situasi yang kondusif dan jangan mau terpecah belah,” kata Jeki.

Sebelum membubarkan diri, para mahasiswa bahkan menyalami aparat kepolisian yang berjaga, mengukuhkan bahwa aspirasi bisa disampaikan dengan keberadaban dan dialog, bukan dengan kekerasan.