BPP DIR Tegaskan Perjuangan Daerah Istimewa Riau Murni Konstitusional, Tolak Kaitkan dengan Gerakan Separatis

Badan Pekerja Perwujudan Daerah Istimewa Riau (BPP DIR) kembali menegaskan bahwa perjuangan mereka untuk mengukuhkan Riau sebagai daerah istimewa adalah murni perjuangan konstitusional dan tidak memiliki kaitan sedikit pun dengan gerakan “Riau Federal” atau “Riau Merdeka”. Penegasan ini disampaikan langsung oleh pimpinan BPP DIR dalam rapat terpumpun dengan jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Provinsi Riau, untuk meluruskan persepsi dan menggalang dukungan.

PROVINSIRIAU.com | Pekanbaru, 16 Oktober 2025 – Dalam rapat yang dihadiri sejumlah pimpinan daerah dan tokoh adat tersebut, BPP DIR secara tegas memisahkan jalur perjuangan mereka dari gerakan-gerakan yang kerap menimbulkan polemik. “Dalam berbagai kesempatan, senantiasa saya sampaikan bahwa DIR tidak ada hubungannya dengan Riau federal dan Riau merdeka,” ujar Ketua Penulis Naskah Akademik DIR, Prof Dr Datuk Junaidi, M.Hum.

Junaidi menambahkan, berbeda dengan gerakan lainnya, DIR mengambil jalur konstitusional yakni apa yang disebut dalam UUD Pasal 18B. Pasal tersebut menyatakan bahwa negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau istimewa. Dengan kata lain, perjuangan ini justru ingin memperkuat kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) melalui pengakuan legal-formal.

Pernyataan senada disampaikan Ketua BPP DIR, Datuk Seri H. Taufik Ikram Jamil. Ia mengakui bahwa wacana “Riau Merdeka” dan “Riau Federal” memang pernah muncul, namun DIR tidak ada hubungan sedikitpun dengan kedua gerakan itu. Ia justru menekankan bahwa aspirasi keistimewaan Riau telah ada sejak lama, seperti upaya Sultan Syarif Kasim untuk menjadikan Siak sebagai daerah istimewa. Setelah sempat meredup, wacana ini kembali mengemuka pasca revisi UU Provinsi Riau tahun 2000 dan kini kembali dibahas secara nasional.

Keistimewaan yang diusung DIR berfokus pada pengakuan terhadap kebudayaan Melayu, asal-usul sejarah seperti Sriwijaya, dan sistem kekerabatan yang kompleks. Selain itu, status ini juga dimaknai sebagai bentuk pengakuan atas kontribusi besar Riau terhadap penerimaan devisa negara. “Saatnya diakui secara resmi posisi Riau dalam membiayai pembangunan nasional,” tegas Datuk Seri Taufik.

Dukungan terhadap perjuangan konstitusional ini disebutkan semakin meluas. Lebih dari 130 organisasi masyarakat telah mendukung DIR, termasuk terbaru dari DPW Muhammadiyah Riau. Lembaga Adat Melayu Riau (LAMR) disebut sebagai salah satu dari sepuluh komponen masyarakat yang menggerakkan perjuangan ini.

Menanggapi hal ini, Sekretaris Daerah (Sekda) Riau, Dr. Syahrial Abdi, berharap pimpinan OPD dapat membantu memberikan pemahaman yang benar kepada masyarakat tentang perjuangan DIR. Ia juga mendorong seluruh pihak untuk mengambil peran terbaik untuk menjayakan DIR yang sejalan dengan konstitusi NKRI.

Secara keseluruhan, perjuangan Daerah Istimewa Riau yang digaungkan BPP DIR ingin menegaskan posisinya sebagai gerakan yang sah, konstitusional, dan konstruktif. Alih-alih memecah belah, gerakan ini justru bertujuan untuk mendapatkan pengakuan atas jati diri dan kontribusi Riau dalam bingkai persatuan Indonesia, sekaligus menepis segala spekulasi yang mengaitkannya dengan gerakan separatisme.