Daerah Istimewa Riau Solusi Realistis

Gubernur Riau Abdul Wahid menegaskan “NKRI Harga Mati” sekaligus menepis wacana usang “Riau Merdeka” yang beredar di media sosial. Menurutnya, Daerah Istimewa Riau (DIR) adalah solusi realistis untuk memperkuat otonomi daerah dalam bingkai Negara Kesatuan, didukung penuh Lembaga Adat se Sumatera.

PROVINSIRIAU.com | Pekanbaru, 15 Agustus 2025 – Isu “Riau Merdeka” yang sempat viral disebut Gubernur Riau Abdul Wahid sebagai wacana lama yang sudah gulung tikar. Saat diwawancarai (14/8/2025), ia menegaskan kondisi Riau kini kondusif dan masyarakat fokus pada pembangunan. “Tidak ada tokoh yang menggerakkan itu. Di Riau masih adem-adem saja,” tegasnya.

Gubri meminta semua pihak tidak over-reaksi. “Jangan terlalu diframing! Fokus kita membangun Riau dan Indonesia,” ujarnya. Ia justru mengajukan kartu truf baru: perjuangan status Daerah Istimewa Riau (DIR) seperti Yogyakarta dan Aceh. Status ini dinilainya lebih realistis karena memberi keleluasaan mengelola budaya, pemerintahan dan SDA tanpa keluar dari NKRI.

Dukungan terhadap DIR pun kian menguat. Musyawarah V Lembaga Adat Rumpun Melayu (LARM) se-Sumatera secara resmi merekomendasikan dukungan penuh bagi gagasan tersebut. Datuk Seri Taufik Ikram Jamil, Ketua Badan Pekerja Perwujudan DIR, menyambut gembira keputusan ini. “LARM se-Sumatera mendukung DIR. Ini bukti aspirasi kolektif masyarakat adat Melayu,” paparnya (10/8/2025).

Ia menambahkan, posisi strategis Riau sebagai pintu gerbang Sumatera ke luar negeri menjadi alasan kuat pemberian status khusus. “Adat dan budaya Melayu akan terjaga sekaligus berkembang dengan status istimewa ini,” tukas Taufik.

Gagasan Daerah Istimewa Riau muncul sebagai jalan tengah yang menepis separatisme sekaligus mengakomodasi otonomi berbasis kearifan lokal. Dukungan institusi adat se-Sumatera mempertegas bahwa DIR bukan sekadar wacana, melainkan solusi struktural untuk memajukan Riau dalam pangkuan NKRI.