Gubernur Riau (Gubri) Abdul Wahid mendorong Himpunan Pengembang Permukiman dan Perumahan Rakyat (Himperra) Provinsi Riau untuk merambah pasar perumahan di pedesaan. Ajakan ini disampaikan menanggapi kebutuhan hunian yang diprediksi akan melonjak hingga 1,5 juta unit dalam dua dekade ke depan. Hal ini menjadi fokus utama dalam Musyawarah Daerah (Musda) ke-2 DPD Himperra Riau yang digelar di Hotel Pangeran Pekanbaru, Kamis (25/9/25).
PROVINSIRIAU.com | Pekanbaru, 25 September 2025 – Gubernur Abdul Wahid mengapresiasi kontribusi Himperra selama ini dalam menyediakan hunian layak dan terjangkau. Namun, di hadapan para pengembang, ia mengingatkan bahwa fokus pembangunan tidak boleh hanya tersentralisasi di wilayah kota.
“Saai ini, saya melihat, Himperra atau asosiasi perumahan yang lain masih terfokus di perkotaan. Sebenarnya di pedesaan juga banyak peluangnya,” ujar Gubri Wahid menantang.
Pernyataan tersebut bukan tanpa dasar. Wahid memaparkan data terkini dimana Riau memiliki sekitar 1,7 juta unit rumah untuk penduduk hampir 7 juta jiwa. Asumsinya, dengan satu rumah dihuni 3-4 orang, jumlah tersebut sudah dapat menampung sebagian besar penduduk. Namun, berdasarkan kajian jangka panjang, ia menyoroti kebutuhan yang akan terus membesar.
“Hingga tahun 2044, Riau memerlukan tambahan sekitar 1,5 juta unit rumah,” tegasnya. Untuk memenuhi target besar ini, kolaborasi dan ekspansi ke daerah pedesaan dinilai sebagai kunci.
Musda yang mengusung tema “Sinkronisasi Program Pembangunan 3 Juta Unit Rumah” ini dinilai sejalan dengan tujuan nasional Presiden Prabowo Subianto. Gubernur Wahid berharap acara ini tidak sekadar menjadi agenda seremonial.
“Musda kali ini bukan sekadar agenda seremoni tetapi juga ajang konsolidasi gagasan, penyelarasan kebijakan, penguatan, serta kolaborasi, agar pembangunan perumahan di Riau semakin terarah, terukur, dan berdampak nyata,” harapnya.
Di akhir sambutan, Gubernur Wahid mengucapkan selamat dan sukses untuk Himperra Riau. Ia berpesan agar momentum Musda tidak hanya dimanfaatkan untuk regenerasi kepengurusan, tetapi juga menjadi batu loncatan untuk evaluasi dan inovasi. “Inovasi program baru diperlukan untuk menjawab tantangan dan persoalan yang selama ini menjadi kendala di sektor perumahan,” tutupnya.