Gubernur Riau Tekankan Sinergi Kunci Wujudkan Riau Berkeadilan, Sahkan Perda Perlindungan Disabilitas

Gubernur Riau, Abdul Wahid, menegaskan bahwa kolaborasi yang solid antara pemerintah (eksekutif) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) merupakan kunci utama dalam membangun Riau yang berkeadilan dan berkelanjutan. Pernyataan ini disampaikan dalam rapat paripurna yang berhasil mengesahkan tiga Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda), dengan salah satu yang terpenting adalah Ranperda tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas.

PROVINSIRIAU.com | Pekanbaru, 1 Oktober 2025 – Pemerintah Provinsi Riau dan DPRD Riau menunjukkan komitmen kuat untuk membangun daerah melalui sinergi strategis eksekutif dan legislatif. Momentum kolaborasi ini diwujudkan dengan pengesahan tiga Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) dalam rapat paripurna, Selasa (30/9/2025).

Gubernur Riau Abdul Wahid dalam sambutannya menyoroti salah satu Ranperda yang dinilai sangat progresif, yaitu Ranperda tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas. Wahid menjelaskan bahwa peraturan ini lahir dari pergeseran paradigma dari pendekatan charity based (berbasis belas kasihan) menjadi human rights based (berbasis hak asasi manusia).

“Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 menegaskan bahwa penyandang disabilitas memiliki hak yang sama untuk mengembangkan diri menuju kemandirian sebagai manusia yang bermartabat. Ranperda ini bertujuan mewujudkan perlindungan dan pemenuhan hak asasi penyandang disabilitas secara penuh dan setara,” tegas Wahid.

Ia berharap, dengan payung hukum ini, para penyandang disabilitas di Riau dapat mengembangkan kemampuan sesuai bakat, berkontribusi optimal, dan menikmati haknya secara setara dalam seluruh aspek kehidupan.

Gubernur juga menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada DPRD, Badan Anggaran, panitia khusus, dan seluruh pihak yang terlibat. “Saya menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh pihak yang telah bekerja cermat dan bertanggung jawab dalam pembahasan ranperda ini,” ucapnya.

Lebih lanjut, Wahid menegaskan komitmen Pemprov Riau untuk menjalankan amanat perda ini dengan prinsip transparansi, efisiensi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat. Ia mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk terus bersinergi agar berbagai kebijakan dan program benar-benar membawa manfaat nyata bagi masyarakat.

“Kami mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk terus bersinergi agar kebijakan dan program benar-benar membawa manfaat bagi masyarakat luas,” ajaknya. Wahid berharap kebersamaan ini menjadi kekuatan untuk merawat tuah dan menjaga marwah Provinsi Riau sebagai rumah besar rumpun Melayu.

Dengan disahkannya sejumlah Ranperda, khususnya tentang disabilitas, dan ditekankannya pentingnya sinergi, Pemerintah Provinsi Riau dan DPRD menunjukkan langkah nyata dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang inklusif dan berpihak pada rakyat, menuju Riau yang lebih adil dan bermartabat.