Hanya “Satu Dolar” per Bulan untuk Bumi Penghasil Energi Indonesia?

Gubernur Riau, Abdul Wahid, menyampaikan protes keras terhadap ketidakadilan yang dirasakan provinsi itu dalam pembagian hasil minyak dan gas bumi (migas). Dalam sebuah pertemuan dengan Pertamina Hulu Rokan (PHR) dan SKK Migas, Wahid mengungkap kenyataan pahit bahwa Riau hanya menerima kompensasi sekitar satu dolar Amerika Serikat (AS) per bulan dari kegiatan eksplorasi migas yang berlangsung puluhan tahun di tanahnya. Angka yang ia sebut sebagai “penghinaan terhadap akal sehat” ini menjadi simbol dari paradigma lama yang menempatkan daerah penghasil hanya sebagai penonton dalam pesta energi nasional.

PROVINSIRIAU.com | Pekanbaru, 21 Oktober 2025 – Padahal, seperti diungkapkan Gubernur Riau (Gubri) Abdul Wahid, Riau telah menjadi urat nadi energi Indonesia sejak minyak pertama kali disedot dari buminya. Kontribusi provinsi ini miliaran dolar setiap tahunnya, namun imbal yang kembali hanya ibarat “receh”. “Ini bukan tentang kemampuan fiskal negara, ini tentang kemauan politik,” tegasnya, menegaskan bahwa persoalan ini telah berlangsung lama.

Gubri Abdul Wahid menekankan bahwa perjuangannya bukanlah soal meminta belas kasihan, melainkan menuntut keadilan konstitusional. Mekanisme Participating Interest (PI) yang seharusnya menjadi jembatan bagi daerah untuk ikut menikmati hasil sumber dayanya, justru dianggap hanya menjadi fatamorgana keadilan. “Terlihat berkilau dari jauh, namun ketika didekati, isinya nihil,” ujarnya.

Ketimpangan ini, menurutnya, berakar pada ketakutan pemerintah pusat untuk melepaskan kontrol. Alasan birokrasi, regulasi, dan kewenangan pusat seringkali dijadikan tameng, yang justru perlahan-lahan menggerogoti rasa kepemilikan rakyat terhadap negara. Akibatnya, Riau yang kaya sumber daya justru kerap kesulitan membangun karena terkendala defisit anggaran.

Di tengah tekanan politik dan realitas fiskal yang menyesakkan, Abdul Wahid menyatakan terus berupaya membuka dialog dan menggerakkan diplomasi ekonomi. Langkah ini, imbuhnya, membutuhkan bukan hanya dukungan birokrasi, tetapi juga keberanian rakyat untuk berdiri bersama memperjuangkan harga diri.

Kepada pemerintah pusat, ia mengajukan pertanyaan kritis, “Apakah Riau hanya dianggap sebagai lokasi tambang, bukan rumah bagi manusia?” Pertanyaan ini menyiratkan kekecewaan mendalam bahwa kemakmuran yang dihasilkan dari tanah Riau tidak sepenuhnya dinikmati oleh warganya, yang bahkan masih ada yang mengalami pemadaman listrik.

Abdul Wahid juga menegaskan bahwa ketegasannya jangan dibaca sebagai pemberontakan. Ia sedang mengingatkan Jakarta akan janji dasar Republik Indonesia: dari, oleh, dan untuk rakyat. “Jangan pernah menulis ulang janji itu dengan tinta ketimpangan,” pesannya.

Pada akhirnya, satu dolar itu adalah cermin yang memperlihatkan wajah ketimpangan sekaligus pemantik kebangkitan. Perjuangan Gubernur Abdul Wahid mungkin tidak bisa mengubah sistem dalam semalam, namun ia telah berhasil menyalakan api kesadaran bahwa Riau dan daerah penghasil SDA lainnya berhak atas bagian yang adil. Jika republik ini masih memiliki nurani, mendengarkan jeritan hati dari Tanah Bertuah ini bukan lagi pilihan, melainkan sebuah kewajiban untuk mencegah catatan sejarah kelam: bahwa Indonesia gagal membayar utangnya pada Riau.