Ketua KONI Pekanbaru: Dukung Penuh Keputusan Gubernur Riau Tunda PORPROV 2026

PROVINSIRIAU.com | Pekanbaru, 24 Oktober 2025 – Dalam perkembangan terbaru, Ketua KONI Kota Pekanbaru, Muhammad Yasir, S.H., secara resmi menarik keluhannya dan menyampaikan Dukungan kepada Gubernur Riau, Abdul Wahid. Pernyataan ini merupakan sikap dukungan setelah sebelumnya menyuarakan kekhawatiran atas wacana penundaan Pekan Olahraga Provinsi (PORPROV) Riau XI yang dijadwalkan pada 2026. Yasir menegaskan komitmen penuhnya untuk menerima keputusan pemerintah provinsi, dengan sangat memahami kondisi keuangan daerah yang sedang tidak baik-baik saja.

Melalui sambungan telepon kepada PROVINSIRIAU.com, Yasir menyampaikan Dukungannya secara langsung. “Mohon maaf kami sampaikan kepada Pak Gubernur Riau atas pernyataan kami sebelumnya terkait PORPROV Riau tahun 2026. Dan setelah kami pikirkan kembali, bahwa kami mendukung PORPROV Riau Tahun 2026 ditunda,” ujar Yasir.

Pernyataan dukungan ini berbeda dengan yang sebelumnya di mana ia sempat memohon dengan sangat agar PORPROV tetap dilaksanakan pada 2026. Kala itu, alasannya adalah persiapan atlet yang sudah berjalan intens, termasuk pembinaan dan latihan harian.

Namun, kini Yasir beserta jajaran KONI Kota Pekanbaru memilih untuk memahami kebijakan pemerintah. “Kami memahami kondisi keuangan saat ini, kami mengikuti apa yang menjadi kebijakan Gubernur. Kami tidak masalah lagi PORPROV jika ditunda dan dilaksanakan pada 2027,” tegasnya.

Ia menutup pernyataannya dengan nada lembut dan penuh penghormatan. Yasir mewakili seluruh perwakilan di Kota Pekanbaru menyatakan kesediaannya untuk mendukung penuh keputusan Pemprov Riau. “Apapun keputusan Gubernur Riau, kami pahami dan kami terima sepenuhnya. Kami siap demi terwujudnya kemajuan Provinsi Riau,” tutup Muhammad Yasir.

Dengan pernyataan ini, mengenai jadwal PORPROV Riau XI telah menemui titik terang. KONI Kota Pekanbaru sebagai salah satu kontingen terpenting mendukung penuh kebijakan penundaan yang diambil oleh Gubernur Abdul Wahid untuk stabilitas keuangan daerah.