Pos Bantuan Hukum 100% Hadir di Semua Desa dan Kelurahan di Riau

Provinsi Riau menorehkan pencapaian monumental dalam penegakan hukum dengan terwujudnya 100% Pos Bantuan Hukum (Posbakum) di seluruh desa dan kelurahan. Keberhasilan ini didorong oleh sinergi kuat antara Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkum HAM) Riau dengan Pemerintah Provinsi, yang diperkuat melalui pertemuan langsung antara Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Kemenkum HAM Riau, Rudy Hendra Pakpahan, dan Gubernur Riau, Abdul Wahid.

PROVINSIRIAU.com | Pekanbaru, 10 Oktober 2025 – Pertemuan yang berlangsung hangat di Kediaman Dinas Gubernur Riau, Jalan Diponegoro, Pekanbaru, tersebut fokus pada pemantapan persiapan peresmian program 100% Posbakum. Kakanwil Rudy Hendra Pakpahan menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Gubernur Abdul Wahid atas dukungan penuh yang menjadi kunci sukses terwujudnya program strategis ini.

“Dukungan Pak Gubernur adalah kunci sukses program 100% Posbakum di Riau,” tegas Rudy. “Kami tidak hanya ingin meresmikan, tapi memastikan Posbakum ini benar-benar berjalan efektif, menjadi solusi hukum di tingkat desa dan kelurahan.”

Untuk memastikan keefektifan Posbakum, Kakanwil melaporkan bahwa saat ini sedang dilaksanakan pelatihan paralegal yang akan menjadi tenaga inti penggerak di setiap Posbakum. Langkah ini bertujuan menjamin bahwa layanan yang diberikan bukanlah sekadar formalitas, melainkan solusi hukum yang nyata bagi masyarakat, khususnya kelompok kurang mampu.

Sinergi diperkuat lagi dengan rencana penandatanganan nota kesepahaman (MoU) antara Kanwil Kemenkum HAM Riau dengan berbagai pihak strategis. Nota kesepahaman akan dijalin dengan Penegak Hukum dan seluruh kepala daerah se-Riau.

Kerja sama ini merupakan turunan dari MoU pusat antara Kemenkum HAM dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), yang bertujuan memperkuat sinergitas dalam pembentukan produk hukum daerah. Tidak berhenti di situ, inisiatif juga merambah ke dunia akademik dengan menjajaki kerja sama dengan universitas di Riau untuk memperkuat pengembangan sumber daya hukum yang berkelanjutan.

Menanggapi positif langkah-langkah ini, Gubernur Riau Abdul Wahid menyambut baik dan mengapresiasi komitmen jajaran Kemenkum HAM Riau. Gubernur berkomitmen untuk terus mendukung penuh setiap rencana yang disusun. “Harapan saya tentu Posbakum dapat berfungsi optimal dalam menyelesaikan permasalahan hukum di tingkat akar rumput,” ujar Wahid. “Program ini penting bagi masyarakat dalam mencari bantuan hukum.”

Dengan terpenuhinya Posbakum di seluruh wilayah hingga tingkat terendah,ditopang oleh pelatihan paralegal dan jaringan kemitraan yang kuat, Riau tidak hanya sekadar memenuhi target administratif, tetapi sedang membangun infrastruktur keadilan yang inklusif dan berkelanjutan bagi seluruh lapisan masyarakatnya.