Riau Ajukan Skema DBH “Take on Product”

Provinsi Riau mengguncang pemerintah pusat dengan usulan skema Dana Bagi Hasil (DBH) “Take on Product” yang revolusioner! Berbekal PDRB fantastis Rp1.112 triliun pada 2024, Gubernur Abdul Wahid meminta alokasi 10% nilai produk dikembalikan ke daerah potensi kucuran dana Rp100 triliun untuk bangun kemandirian fiskal dan infrastruktur. Tak hanya itu, Riau juga mendorong penetapan free trade zone dan KEK di empat wilayah strategis demi pukul kencang pertumbuhan ekonomi nasional!

PROVINSIRIAU.com | Pekanbaru, 14 Agustus 2025 – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau mengajukan skema baru pembagian Dana Bagi Hasil (DBH) bernama “Take on Product” kepada pemerintah pusat. Skema ini mengusung sistem pembagian dana berdasarkan nilai total produk atau PDRB yang dihasilkan daerah, bukan skema konvensional. Langkah ini diambil setelah PDRB Riau pada 2024 mencetak rekor Rp1.112 triliun.

Gubernur Riau Abdul Wahid menegaskan, jika 10% dari nilai PDRB itu dikembalikan ke daerah, Riau bakal mendapat tambahan dana lebih dari Rp100 triliun. “Dengan angka sebesar itu, Riau bisa membangun infrastruktur memadai dan menata pemerintahan secara lebih mandiri,” tegas Wahid, Senin (11/8/2025). Dana tersebut disebut kunci untuk memperkuat kapasitas fiskal daerah.

Tak berhenti di DBH, Wahid juga meminta dukungan presiden menetapkan empat wilayah di Riau sebagai free trade zone dan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), yaitu Pulau Rangsang, Bukit Batu, Buton, dan Tenayan. Manuver ganda ini dinilai selaras dengan posisi strategis Riau di jantung Sumatera dan dekat jalur perdagangan internasional. “Jika potensi dioptimalkan, dampaknya akan dirasakan hingga level nasional,” ujar Wahid.

Konsistensi Wahid memperjuangkan keadilan DBH bukan hal baru. Sejak era Anggota Komisi XI DPR RI hingga kini jadi Gubernur, ia aktif membangun komunikasi dengan Jakarta. Bahkan, ia menggalang seluruh kepala daerah se-Riau untuk temu langsung para menteri, mempercepat realisasi program strategis.

Usulan skema DBH Take on Product dan pengajuan free trade zone bukan sekadar wacana, tapi strategi jitu Riau mengubah status dari penyumbang PDRB menjadi penerima manfaat adil dengan Rp100 triliun sebagai modal membangun kemandirian dan mendongkrak ekonomi nasional dari pinggiran.