Tunggakan Anggaran Paralisis APBD Inhu, Bupati Ade Agus Minta Kepastian Gubernur Riau

Provinsiriau.com | Pekanbaru, 4 Juni 2025 – Ketidakpastian penyaluran anggaran dari Pemprov Riau ke Kabupaten Indragiri Hulu (Inhu) sejak tahun 2023 hingga kini mengancam kelancaran pelaksanaan program APBD Inhu tahun 2025. Hal inilah yang mendorong Bupati Inhu, Ade Agus Hartanto, secara khusus menemui Gubernur Riau (Gubri) Abdul Wahid untuk meminta kepastian dan solusi, Selasa (3/6/2025).

Pertemuan di Ruang Rapat Kantor Gubernur Riau, Jalan Jenderal Sudirman, Pekanbaru, itu menyoroti dua masalah krusial: tunda salur/tunda bayar anggaran dan tunggakan iuran BPJS Kesehatan yang membebani Pemkab Inhu.

Mengapa Pertemuan Ini Penting?
Karena ketidakpastian besaran dan waktu penyaluran dana dari provinsi membuat perencanaan dan eksekusi kegiatan di Inhu, yang sudah tertuang dalam APBD 2025, menjadi sangat sulit. Bupati Ade Agus menegaskan, kepastian angka mutlak diperlukan untuk menghindari siklus tunda bayar berulang atau menyesuaikan skema kontrak pembayaran hingga tahun 2026.

“Kami butuh kepastian angka dari Pak Gubernur guna pelaksanaan kegiatan tahun 2025. Karena semuanya sudah kita tuangkan dalam APBD. Kalau ada kepastian, kami bisa menghindari tunda bayar kembali. Kalau pun harus ditunda, bisa kami sesuaikan dengan skema kontrak pembayaran pada 2026,” tegas Ade Agus usai audiensi.

Beban Ganda: Tunggakan BPJS Membengkak
Persoalan tak kalah pelik adalah tunggakan pembayaran iuran BPJS Kesehatan yang menumpuk. Ade Agus mengungkapkan, total tunggakan bersama antara Pemprov Riau dan Pemkab Inhu mencapai Rp74 miliar untuk tahun 2025. Mekanisme pembagiannya adalah 55% menjadi tanggungan provinsi dan 45% menjadi tanggungan kabupaten.

“Kemudian, masalah BPJS Kesehatan bahwa kita sama provinsi dan kabupaten sama-sama belum bayar tunggakan kita tahun 2025 sebesar Rp74 miliar. Di mana, itu ada sharing budget 55 persen provinsi dan 45 persen kabupaten. Saya sendiri sudah mendapat peringatan dari BPJS. Tapi memang kami juga belum bayar,” jelas Bupati.

Usulan Solusi: FGD dengan BPJS
Menyikapi masalah BPJS, Ade Agus mengusulkan agar Pemprov Riau memfasilitasi Forum Group Discussion (FGD) bersama BPJS Kesehatan. Tujuannya untuk mencari kejelasan mekanisme pembayaran dan memperbaiki kualitas pelayanan kesehatan di daerah yang dinilainya timpang.

“Saya rasa perlu adanya FGD dengan BPJS Kesehatan, karena soal menagih agak cepat, soal mengurusi pasien agak lambat, ini masalahnya. Saya minta melakukan konsultasi terkait ini, sehingga kita juga punya kepastian tentang penggunaan BPJS Kesehatan ini,” tegasnya.

Respons Gubernur: Komitmen Kolaborasi dan Optimalisasi PAD
Menanggapi berbagai keluhan tersebut, Gubernur Riau Abdul Wahid menyambut baik kunjungan sekaligus masukan dari Pemkab Inhu. Ia menegaskan komitmennya untuk berkolaborasi menyelesaikan persoalan daerah.

“Terima kasih Pak Bupati Inhu beserta jajaran atas kunjungannya. Semoga ini menjadi jalan untuk menjawab keluh kesah yang terjadi di Inhu sekaligus memperbaiki tata kelola pemerintahan, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten,” ungkap Gubri.

Abdul Wahid mengungkapkan, Pemprov Riau sendiri sedang fokus menggenjot Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui optimalisasi pemungutan pajak oleh Badan Pendapatan Daerah (Bapenda). Ia menyarankan agar Pemkab Inhu dapat meniru langkah ini untuk meningkatkan kapasitas keuangan daerah.

“Yang terpenting adalah bagaimana kita mencari pendapatan untuk membelanjakannya dalam rangka menuju kesejahteraan masyarakat,” tutup Gubernur, menekankan pentingnya inisiatif mencari sumber pendanaan guna mengatasi keterbatasan anggaran dan membayar kewajiban seperti tunggakan BPJS.

Pertemuan ini menjadi langkah konkret dalam mencari solusi atas masalah anggaran dan tunggakan BPJS yang menghambat pembangunan di Indragiri Hulu, dengan harapan kolaborasi provinsi-kabupaten dapat segera memberikan kepastian dan jalan keluar.