Wamendagri Apresiasi Langkah Strategis Gubernur Riau Dalam Pengendalian Inflasi dan Dorong Realisasi APBD 2025

Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto memimpin rapat evaluasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2025 serta pengendalian inflasi di Provinsi Riau, Kamis (16/10/2025). Rapat yang digelar di Pekanbaru ini menyoroti realisasi belanja daerah yang masih rendah dan upaya percepatan penyerapan anggaran untuk mendongkrak pertumbuhan ekonomi.

PROVINSIRIAU.com | Pekanbaru, 16 Oktober 2025 – Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto menegaskan pentingnya peningkatan realisasi belanja daerah yang hingga kini masih dianggap belum optimal. Dalam rapat yang dihadiri seluruh bupati dan wali kota se-Riau serta kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) itu, Bima Arya menyampaikan sejumlah catatan kritis terkait pelaksanaan APBD dan pengendalian inflasi.

“Pemerintah daerah perlu meningkatkan realisasi belanja daerah karena hingga saat ini angkanya masih rendah. Kami mendorong agar APBD dapat berjalan lebih optimal untuk mendorong pertumbuhan ekonomi,” tegas Bima Arya usai memimpin rapat.

Selain mendorong percepatan penyerapan anggaran, Wamendagri juga mengingatkan agar pemerintah daerah tetap menjaga kesehatan fiskal dan menyehatkan APBD. Meski efisiensi anggaran harus dilakukan secara disiplin, aspek kesehatan keuangan daerah tidak boleh diabaikan.

Di kesempatan yang sama, Gubernur Riau Abdul Wahid melaporkan bahwa realisasi APBD Riau Tahun 2025 baru mencapai 64 persen. Ia berharap dukungan dari Kementerian Dalam Negeri untuk menyampaikan aspirasi dan masukan dari para bupati dan wali kota se-Riau kepada pemangku kepentingan terkait.

“Kami berharap dukungan dan perhatian dari Kementerian Dalam Negeri, khususnya agar Pak Wamendagri dapat menyampaikan kepada para pejabat pemangku kepentingan seluruh curahan dan masukan dari bupati serta wali kota se-Riau,” ungkap Abdul Wahid. Rapat evaluasi ini diharapkan menjadi momen penguatan sinergi pusat dan daerah dalam mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang efektif serta pengendalian inflasi yang berkelanjutan.

Evaluasi APBD 2025 dan pengendalian inflasi di Riau menjadi perhatian serius pemerintah pusat. Dengan realisasi belanja yang masih di bawah target, kolaborasi antara Kemendagri dan pemerintah daerah dinilai krusial untuk mempercepat penyerapan anggaran dan menjaga stabilitas ekonomi.