Provinsiriau.com | Pekanbaru, 3 Juli 2025 – Proses Seleksi Penerimaan Murid Baru (SPMB) Tahun Ajaran 2025 di Provinsi Riau secara resmi berakhir pada Rabu (2/7), ditandai pengumuman hasil seleksi secara digital di seluruh satuan pendidikan. Penutupan SPMB tahun ini bukan sekadar ritual tahunan, melainkan menandai transformasi sistem seleksi yang ditegaskan untuk mengusung prinsip keadilan, objektivitas, dan bebas intervensi, sebagai jawaban atas tuntutan publik akan integritas pendidikan yang lebih tinggi.
Tingginya antusiasme dan pengawasan masyarakat terhadap SPMB 2025 mencerminkan harapan besar akan sistem yang lebih bersih. Mengapa komitmen ini begitu krusial? Dinas Pendidikan Provinsi Riau menjawabnya dengan langkah konkret: menginisiasi penandatanganan Pakta Integritas yang melibatkan spektrum luas, mulai dari kepala sekolah SMA/SMK se-Riau, aparat penegak hukum, organisasi masyarakat (Ormas), lembaga swadaya masyarakat (LSM), hingga tokoh-tokoh penggerak pendidikan. Langkah ini bertujuan menutup celah intervensi yang kerap menjadi sorotan.
“Kami bersyukur proses SPMB tahun ini berjalan lancar, transparan, dan berbasis digital,” tegas Plt. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Riau, Erisman Yahya, saat pengumuman hasil, Rabu (2/7). “Pengumuman hari ini menandai keberhasilan semua pihak dalam menjaga kepercayaan publik. Dinas tidak mentolerir bentuk-bentuk intervensi apa pun yang mencederai prinsip keadilan dalam pendidikan.”
Komitmen tersebut mendapat dukungan penuh dari Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Provinsi Riau. Ketua PGRI Riau, Prof. Adolf Bastian, menyampaikan penghargaan dan dukungan kepada seluruh pihak pelaksana SPMB. Ia menegaskan pentingnya meninggalkan prosedur lama yang membuka celah manipulasi. “Kita tidak boleh mencederai dunia pendidikan dengan praktik-praktik lama yang tidak lagi relevan. Tidak ada lagi ruang untuk menerima siswa tanpa mengikuti prosedur dan standar yang telah ditetapkan. Ini adalah momentum untuk membersihkan sistem pendidikan kita dari intervensi dan ketidakadilan,” tegas Bastian.
Mengapa transformasi ini penting bagi calon siswa? Bastian juga menyoroti solusi bagi peserta yang belum lolos seleksi negeri. Ia mengimbau untuk mempertimbangkan SMA/SMK swasta berkualitas, dengan mengingatkan ketersediaan Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) Afirmasi. “Pemerintah telah menyiapkan BOSDA Afirmasi bagi siswa kurang mampu, dengan kuota sekitar 3.000 orang se-Riau. Pendidikan adalah hak semua anak bangsa, dan kita pastikan tidak ada yang tertinggal,” jelasnya.
Upaya penegakan integritas SPMB di Riau ini sejalan dengan arahan nasional Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, yang menekankan pentingnya sistem pendidikan terbebas dari prosedur usang penghambat pelayanan dan pengelolaan anggaran pendidikan yang efektif, efisien, serta tepat sasaran. Penutupan SPMB Riau 2025 dengan pendekatan baru berbasis digital dan Pakta Integritas menjadi penanda awal reformasi sistem seleksi siswa yang diharapkan mampu menjawab kerinduan publik akan pendidikan yang lebih adil dan berkualitas.