Pengesahan PERDA: Sinergi Eksekutif dan Legislatif Pacu Pembangunan Daerah

Langkah strategis ditempuh Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau dalam mempercepat pembangunan dan perlindungan masyarakat. Tiga Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) akhirnya disahkan menjadi Peraturan Daerah (Perda) oleh DPRD Riau, mencakup penyesuaian anggaran, perencanaan perumahan jangka panjang, serta jaminan hak penyandang disabilitas. Keputusan ini diharapkan menjadi pondasi kokoh untuk pemerataan kesejahteraan dan keadilan di Bumi Lancang Kuning.

PROVINSIRIAU.com | Pekanbaru, 30 September 2025 – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Riau secara resmi menyetujui tiga Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) menjadi Peraturan Daerah (Perda) dalam Rapat Paripurna yang digelar pada Selasa (30/9/25). Pengesahan ini dipimpin langsung oleh Wakil Ketua DPRD Riau, Parisman Ikhwan, dan dihadiri oleh Gubernur Riau, Abdul Wahid.

Tiga Ranperda yang kini telah menjadi Perda tersebut adalah Perubahan APBD Provinsi Riau Tahun Anggaran 2025, Rencana Pembangunan Perumahan dan Kawasan Pemukiman (RP3KP) Provinsi Riau Tahun 2024-2043, serta Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas.

Gubernur Riau, Abdul Wahid, menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya atas persetujuan dewan. Ia menegaskan bahwa ketiga regulasi ini menjadi bukti nyata sinergi positif antara pemerintah dan legislatif dalam memacu pembangunan daerah. “Kolaborasi ini adalah kekuatan utama untuk mewujudkan Riau yang maju, adil, dan berkelanjutan,” ujar Gubri.

Rincian Tiga Perda Strategis:

1. Perubahan APBD Riau 2025
   APBD Provinsi Riau Tahun 2025 mengalami penyesuaian dari sebelumnya Rp9,696 triliun menjadi Rp9,451 triliun, atau terjadi pengurangan sebesar Rp245,081 miliar. Meski demikian, Gubernur menekankan bahwa APBD yang disusun secara realistis dan transparan ini tetap berorientasi pada kebutuhan riil masyarakat. APBD berfungsi sebagai instrumen vital untuk pemerataan dan peningkatan kualitas layanan publik, sekaligus menjaga stabilitas ekonomi daerah.
2. Rencana Perumahan dan Pemukiman 2024-2043
   Perda ini menjadi peta jalan (roadmap) pembangunan sektor perumahan dan kawasan permukiman di Riau untuk 20 tahun ke depan. Perumahan yang layak adalah hak dasar warga negara dan penunjang kesejahteraan yang tidak bisa ditawar. Dengan adanya RP3KP, pembangunan perumahan ke depan diharapkan lebih terarah, terencana, dan mampu memenuhi kebutuhan masyarakat, sekaligus mendukung tata ruang wilayah yang baik.
3. Perlindungan Hak Penyandang Disabilitas
   Pengesahan Perda ini merupakan wujud komitmen Pemprov Riau dalam menegakkan keadilan dan inklusi sosial. Regulasi ini bertujuan mewujudkan taraf hidup yang lebih berkualitas, adil, dan mandiri bagi para penyandang disabilitas di Riau. Perlindungan hak asasi dan pemenuhan kebutuhan khusus mereka kini memiliki payung hukum yang jelas dan mengikat.

Gubernur Abdul Wahid menutup pernyataannya dengan menyampaikan bahwa ketiga dokumen Perda tersebut akan segera disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri untuk proses evaluasi. Diharapkan, implementasi ketiga Perda ini dapat segera berjalan untuk memberikan manfaat nyata bagi seluruh lapisan masyarakat Riau.