5.884 PPPK Riau Resmi Dilantik, Gubernur Wahid: “Bukan Hanya Pelaksana, Tapi Penggerak Utama”

Stadion Utama Riau dipadati ribuan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) pada Senin siang (29/9/2025). Suasana haru dan semangat mengiringi momen bersejarah pelantikan 5.884 PPPK Pemprov Riau, yang diharapkan menjadi penggerak utama kebijakan dan pelayanan publik di daerah tersebut.

PROVINSIRIAU.com | Pekanbaru, 1 Oktober 2025 – Dalam acara yang berlangsung di bawah terik matahari itu, Gubernur Riau Abdul Wahid secara resmi melantik 5.884 PPPK yang telah lulus seleksi tahap I dan II. Rinciannya, sebanyak 4.406 orang lolos pada tahap pertama, dan 1.478 orang pada tahap kedua.
Wahid dalam sambutannya menekankan bahwa para PPPK tidak hanya bertugas sebagai pelaksana, melainkan juga penggerak utama yang memastikan setiap kebijakan benar-benar sampai ke masyarakat. Ia juga menegaskan pentingnya profesionalisme, kecepatan, ketepatan, serta integritas dalam bekerja.

“Saya minta agar para ASN dapat menguasai teknologi dengan cepat, tepat, adaptif, berintegritas tinggi, dan bekerja kolaboratif,” tegas Wahid. Menurutnya, penguasaan teknologi di era digital menjadi kunci dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Gubernur juga mengajak seluruh aparatur yang baru dilantik untuk selalu dekat dengan masyarakat. Setiap keluh kesah warga, menurutnya, harus didengar dengan hati terbuka, karena dari situlah kebijakan yang tepat sasaran akan lahir.

“Mari kita bergandeng tangan, menyatukan langkah, dan memperkuat komitmen. Serta selalu membuka hati, mata, dan telinga kita untuk mendengarkan curhat dan keluh kesah masyarakat,” pungkas Wahid.

Pelantikan massal ini diharapkan dapat memperkuat kinerja pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat Riau. Para PPPK diharapkan dapat menunjukkan komitmen penuh dan kontribusi nyata dalam mewujudkan pemerintahan yang responsif dan berpihak pada rakyat.

Pelantikan 5.884 PPPK di Riau tidak hanya menjadi bukti komitmen pemerintah dalam meningkatkan kualitas aparatur, tetapi juga menjadi momentum strategis untuk mempercepat transformasi pelayanan publik yang lebih profesional, adaptif, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.